Gambar Ilustrasi
Jakarta, jabarmaju || Puluhan pengelola dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari berbagai daerah di Jawa Barat mendatangi kantor Badan Gizi Nasional pada Selasa (26/5/2026). Mereka datang menagih kepastian yang tak kunjung datang.
Ratusan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengaku sudah mengeluarkan ratusan juta rupiah demi menyiapkan dapur, namun hingga kini belum juga mendapat kejelasan operasional.
Koordinator pengelola dapur, Oesep Sarwat, menyebut ada lebih dari 100 dapur yang tergabung dalam Yayasan Solusi Bangun Bangsa (YSBB). Mereka tersebar di Kabupaten Bandung, Kota Bandung hingga Sumedang.
“Rata-rata per dapur sudah keluar uang Rp.300 sampai Rp.400 juta. Ada yang sewa tempat, renovasi bangunan, sampai rekrut relawan,” ujarnya.
Para pengelola mengaku dijanjikan akan segera beroperasi sejak 2025. Namun hingga kini, Surat Perintah Kerja (SPK) yang ditunggu tak pernah turun.
Dalih yang diterima pengelola pun terus berubah. Mulai dari menunggu peluncuran nasional hingga menanti persetujuan Presiden Prabowo Subianto.
Akibatnya, banyak dapur kini hanya menjadi bangunan kosong yang terus menelan biaya operasional.
Ironisnya, sebagian pengelola bahkan sudah merekrut relawan dan mengikuti pelatihan resmi melalui Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Jawa Barat. Namun setelah pelatihan selesai, pekerjaan yang dijanjikan tak kunjung ada.
“Beban bukan cuma materi. Relawan terus bertanya kapan mulai kerja. Investor juga mulai panik,” kata Oesep.
Pernyataan mengejutkan dari Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya menegaskan bahwa nama YSBB tidak tercatat sebagai mitra resmi BGN.
BGN juga tidak mengetahui jika ada klaim kerjasama antara YSBB dengan Kementrian Pertahanan Republik Indonesia.
Pernyataan itu membuat situasi makin panas. Sebab banyak pengelola mengaku berani menggelontorkan dana besar karena percaya yayasan tersebut memiliki koneksi resmi dengan pemerintah pusat.
Kini muncul pertanyaan besar: Jika bukan mitra resmi BGN, lalu atas dasar apa ratusan dapur diminta bersiap?
Di lapangan, banyak pengelola kini terjebak. Bangunan sudah disewa, dapur sudah direnovasi, relawan sudah dilatih, tetapi proyek tak kunjung berjalan.
Sebagian bahkan mulai mempertimbangkan jalur hukum setelah sebelumnya melapor ke Polda Jawa Barat.
Program MBG sejak awal dipromosikan sebagai solusi gizi nasional sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. Namun kasus yang menimpa pengelola SPPG di Jawa Barat menjadi alarm serius bahwa lemahnya pengawasan bisa membuka ruang kebingungan hingga dugaan penyesatan.
Jika tidak segera diperjelas, polemik dapur MBG ini bisa berubah menjadi krisis kepercayaan publik.
Sebab di balik slogan makan bergizi gratis, ada ratusan orang yang kini justru harus menelan pahitnya ketidakpastian.
***